DPRD DKI Dalami Temuan Dana Rp 4,4 T Mengendap di BUMD

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta ternyata menggunakan anggaran penyertaan modal daerah (PMD) tidak terpakai atau mengendap untuk proyek lain.

Dari temuan tersebut, DPRD DKI Jakarta memutuskan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki hal itu. Tahap awal yang akan dipanggil adalah jajaran dari BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Karena, realokasi anggaran tersebut belum memiliki dasar hukum. Pembentukan pansus pertama kali diusulkan oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dalam rapat bersama Pemprov DKI Jakarta, kemarin.

“Saya yang akan memimpin sendiri pansus untuk mengungkap penyimpangan anggaran di Jakpro dan BUMD lainnya,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, Kamis (15/11).

Taufik berencana melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara atas tindakan para BUMD itu. “Saya meyakini akan ada petinggi BUMD yang masuk penjara. Ini penyimpangannya sudah sangat jelas dan parah,” katanya.

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Triwisaksana menambahkan, pihaknya mendukung penuh pansus.

“Banggar merekomendasikan dibentuk pansus untuk menyelidiki penggunaan PMD di semua BUMD,” tegas Triwisaksana.

Pembentukan pansus tersebut, menurutnya bermula saat BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengaku telah merealokasi PMD Rp 650 miliar untuk proyek lain tanpa ada dasar hukum dan tanpa persetujuan DPRD DKI.