DPRD Jabar Diminta Selesaikan Kisruh KNPI

jpnn.com, BANDUNG - Sejumlah pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro Bandung, kemarin.

Mereka menuntut beberapa hal. Di antaranya agar Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mencabut Surat Kepada Gubernur yang berisi rekomendasi untuk tidak mencairkan anggaran hibah KNPI tahun 2017.

Surat Rrekomendasi tersebut merupakan risalah hasil pertemuan dengar pendapat dan mediasi yang dilakukan oleh Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat pada 17 Juli 2017.

Pada pertemuan tersebut hadir juga pihak-pihak terkait di antaranya Siti Aisyah selaku Ketua KNPI Jawa Barat, Husni Farhani Mubarak, Saca Suhendi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, perwakilan dari Kesbangpol dan Biro Hukum Pemda Provinsi Jawa Barat.

Terkait tuntutan peserta unjuk rasa, Husni selaku Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa rekomendasi tersebut sebetulnya merupakan laporan hasil pertemuan setelah mendengar pendapat dari berbagai pihak yang dianggap terkait dalam permasalahan ini.

“Saya hadir di situ (rapat mediasi) dan menyimak seluruhnya. Rekomendasi yang tertulis pada surat tersebut merupakan jalan terbaik yang bisa diambil oleh Gubernur agar persoalan ini tidak berlarut. Semua sudah sesuai aturan dan tidak ada alasan untuk mencabutnya.” kata Husni.

Husni juga berpendapat bahwa surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut selaras dengan keinginan Gubernur.

Pada waktu terpisah, Ikrar Sajati Akbar, Wakil Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Jawa Barat menyayangkan orator aksi tersebut yang mengklaim bahwa pemuda KNPI hanya mengakui KNPI Saca Suhendi.

“Saya baca di media online bahwa katanya pemuda hanya mengakui KNPI Saca Suhendi. Itu tidak benar, buktinya organisasi kepemudaan banyak yang sudah berafiliasi dengan Teh Siti Aisyah,” ujarnya.