Draf Perpres TNI Bisa Membingungkan dalam Penegakan Hukum Kasus Terorisme

Dia menambahkan, pelaksanaan OMSP merupakan hasil dari keputusan politik antara Presiden Jokowi dengan DPR.

“Kami enggak alergi dengan militer tapi koridor secara tata negara tidak salah dan dalam pelaksanaannya secara teknis tidak ada pelanggaran HAM. Jadi enggak melarang TNI terlibat tapi punya dasar hukum, ada koridornya," tegas Julius.

Untuk itu, Julius meminta Presiden Jokowi mencabut rancangan perpres tersebut dan membahas ulang dengan mengundang masyarakat sebagai pihak yang terdampak perpres ini.

“Sudah menjadi tabiat buruk pemerintah yang menyangkut kebijakan publik tidak transparan dan tidak melibatkan partisipatif publik," sambungnya.

Jika perpres tersebut tetap dipaksakan untuk diproses, Julius memastikan bakal mengambil langkah hukum dengan cara melakukan judicial review.

Diketahui, setelah penyerahan Rancangan Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme ke DPR, sejumlah aktivis, akademisi hingga tokoh masyarakat melakukan penolakan melalui penandatangan petisi, termasuk Julius. (cuy/jpnn)