Dualisme di Batam akan Dibahas Melalui Panja

"Ada kemungkinan panja (yang diterapkan), doakan saja. Keputusannya pada rapat internal selanjutnya, secepatnya," ujarnya.

Komisi VI DPR RI, kata Roy, konsen mencari solusi terkait dualisme di Batam, tidak lupa Komisi VI akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Dia berharap, keputusan kelak adalah keputusan yang baik agar pertumbuhan ekonomi di Batam kembali menggeliat.

"Apakah nanti output atau golnya benar benar memisahkan wilayah kerja, mana yang diurusi pemerintah kota dan mana yang diurusi BP Batam, yang penting tidak merugikan lagi rakyat," tegasnya kepada Batam Pos kemarin.

Sebelumnya, Kamis (20/4) rombongan Komisi VI DPR RI mengunjungi langsung Pemko Batam dan BP Batam. Kunjungan ini dilakukan guna menjaring informasi tentang Batam, turut hadir saat itu perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) juga perwakilan pengusaha.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VI mengambil sebuah kesimpulan akan membahas masalah dualisme di Batam ke forum yang lebih tinggi.

"Kami sepakat, ini bukan salah Pemda, bukan salah BP Batam. Tapi ada regulasi yang harus diperbaiki, perbaikannya di lembaga politik di DPR RI. Kita harus lewati pansus, pansus lah salah satu yang bisa menyelesaikan masalah ini," papar seorang anggota Bowo Sidik Pangarso menyampaikan kesimpulan, saat itu.

Ketua Komisi VI Teguh Juwarno mengatakan hal yang sama. Menurut mantan wartawan tersebut perlu kajian yang objektif untuk memutuskan tumpang tindih kewenangan di Batam. "Satu yang ingin saya tegaskan, meskipun BP Batam mitra kami, kami akan objektif menduduk persoalan ini harus selesai, komitmen kami ini," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Menyikapi kesimpulan ini Gubernur Kepri Nurdin Basirun berpantun berisi harapan agar nasib Batam bisa segera mencapai titik terang.