Duh, Pak Yasonna Sedang dalam Posisi Dilematis

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat hukum tata negara Universitas Al Azhar, Suparji menilai persoalan Partai Golkar dan PPP membuat Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Laloly dilematis. 

Dia mengatakan, kalau Yasonna mengambil keputusan terkait salah satu kubu, maka kubu lain juga akan melakukan gugatan yang sama, misalnya di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Contohnya, saat Menkumham mengesahkan PPP kubu Romahurmuziy maka yang kubu Djan Faridz mengajukan PTUN. Kemudian, kubu Djan Faridz menang. Begitu juga di Partai Golkar, saat Agung Laksono dimenangkan maka kubu ARB mengugat ke PTUN dan ARB menang. 

"Jadi ini suatu trauma bagi Menkumham terhadap langkah yang diambil," kata Suparji, Senin (11/1).

Menurut dia, Menkumham saat ini tidak mau menanggung risiko meskipun dianggap melakukan pembiaran terkait konflik di partai. "Tampaknya, dia menyerahkan semua diselesaikan lebih dulu dalam proses internal," katanya.

Menurutnya, meski secara politik kedua parpol itu tersandera, namun apabila mau kompromi terhadap pemerintah maka bisa jadi akan diuntungkan.

Memang secara argumentasi hukum pemerintah mengambil keuntungan secara politik. Namun secara ketatanegaraan Menkumham harusnya berani mengambil keputusan dan mengakui keputusan hukum yang lain.

"Misalnya Mahkamah Agung menerima kasasi yang diajukan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical)," kata dia.