Dukung Bamsoet, Jubir Pemuda Pancasila Ungkit Pernyataan Jokowi soal Ketum Merangkap Menteri

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Pemuda Pancasila Paskah Suzetta mengungkit kembali pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua umum atau pengurus partai politik.

Hal ini disampaikan Paskah yang juga anggota Dewan Pembina DPP Partai Golkar, saat konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (20/11). Saat itu, SOKSI, Pemuda Pancasila dan FKPPI mendukung Bambang Soesatyo untuk maju sebagai calon ketua umum di Munas Golkar 2019.

Awalnya. Paskah mengkritisi Rapimnas Partai Golkar beberapa waktu lalu, yang menurutnya gagal melahirkan rekomendasi strategis untuk dibahas di Munas pada Desember mendatang. Kemudian, mengevalusasi kinerja pengurus partai 5 tahun terakhir.

"Hasil Rapimnas tidak sesuai dengan tujuan, karena Rapimnas kemarin hanya diarahkan pada dukung mendukung calon ketua umum. Hasil Rapimnas kemarin sebenarnya gagal," ucap Paskah.

Dia juga menilai bahwa selama masa kepengurusan transisi 2018-2019 di bawah kepemimpinan Airlangga, banyak mekanisme patai yang diatur dalam ADART tidak ditaati. Namun demikian, pihaknya tidak ingin mengganggu kepemimpinan pria yang kini menjadi Menko Perekonomian tersebut kecuali lewat Munas.

Mantan kepala Bappenas ini juga tidak memungkiri bahwa sejak Golkar dipimpin Airlangga, banyak suara-suara di partai yang menyoal posisi ketum sekaligus menteri di kabinet pemerintahan Jokowi. Seharusnya, menteri fokus saja jadi menteri.

"Banyak masukan seperti itu. Saya setuju di awal Pak Jokowi (memerintah) mengatakan, ketum atau pengurus partai tidak boleh rangkap jadi menteri. Ini saya harapkan, sekarang bisa dikumandangkan lagi, karena menteri ada pakta integritas. Secara etika itu mengikat," tandasnya. (fat/jpnn)