Dukung Ketegasan Pemerintah Tangkal Virus Corona, Aziz Ingatkan Tiongkok Tak Sewot

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menilai langkah-langkah tegas pemerintah dalam menangkal segala potensi masuknya coronavirus merupakan tindakan tepat. Menurutnya, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) semestinya tak sewot dengan langkah tegas Pemerintah RI.

“Kebijakan pemerintah ini sangat tepat dan DPR mendukung sepenuhnya. Kami dorong terus pemerintah melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus yang berbahaya ini,” ujar Aziz di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

Sebelumnya pemerintah mengambil sejumlah keputusan tegas untuk menangkal masuknya coronavirus. Pertama adalah penghentian fasilitas bebas visa bagi warga negeri RRT yang akan berkunjung ke Indonesia

Kedua, Pemerintah RI juga menyetop sementara layanan penerbangan RI - Tiongkok. Selain itu, Pemerintah RI berencana menghentikan sementara impor produk-produk Tiongkok yang berpotensi membawa coronavirus.

Aziz menegaskan, DPR memberikan dukungan politik kepada pemerintah dalam mencegah wabah coronavirus. Pernyataan legislator Golkar itu juga sebagai respons bagi Duta Besar RRT untuk Indonesia Xiao Qian yang sebelumnya mengingatkan Pemerintah RI tidak menyetop impor atas produk-produk negerinya.

Menurut Aziz, RRT harus bisa menerima kenyataan itu karena Pemerintah Indonesia juga berkewajiban melindungi seluruh rakyatnya. Pimpinan DPR yang membidangi politik dan keamanan itu mengingatkan RRT tidak sekadar berpikir untung rugi dari sisi ekonomi.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Lampung itu menambahkan, RRT semestinya tidak mengungkit-ungkit soal limpahan warganya yang menjadi turis dan mendatangkan keuntungan ekonomi bagi Indonesia. Sebab, Indonesia juga menanggung kerugian akibat merebaknya coronavirus.

"Tak usahlah pemerintah China merasa keberatan dengan adanya kebijakan-kebijakan itu. Indonesia juga rugi, tetapi demi melindungi warga negaranya pemerintah harus melakukan itu. Perlindungan terhadap warga negara itu merupakan perintah konstitusi yang harus dipenuhi pemerintah Indonesia,’’ tegas Aziz.