Dukung Multiusaha Kehutanan, KADIN Luncurkan Program RFBSH

Peluang ini nantinya akan mengelompokkan hutan dalam kategori hutan produksi dan hutan terlindungi.

“UU Cipta Kerja Nomor 11/2020 merupakan peluang bagi sektor kehutanan untuk memperbaiki, memastikan produksi bahan mentah, meningkatkan ketahanan pangan, menyediakan energi terbarukan, membentuk klaster bisnis kehutanan di zona ekonomi dan produksi, dan menyediakan modal perizinan untuk bisnis demi meningkatkan produktivitas hutan, serta memfasilitasi perizinan sektor kehutanan,” terangnya.

Global Green Growth Institute (GGGI) yang merupakan organisasi berbasis perjanjian internasional untuk mendukung para mitra termasuk pemerintah untuk mencapai pertumbuhan hijau dengan pengadaan program yang mendukung NDCs dan SDGs juga turut bergabung pada diskusi tersebut.

Marcel Silvius selaku perwakilan Indonesia untuk GGGI menjelaskan Indonesia saat ini tengah mengalami pergantian paradigma dari bisnis kehutanan biasa menuju paradigma multiusaha kehutanan yang regeneratif dan inklusif.

Transisi menuju siklus bisnis hijau ini berpotensi meningkatkan kebersaingan Indonesia dan seluruh anggota KADIN secara individu.

"Transisi yang sedang dialami Indonesia ini membutuhkan banyak dukungan berbagai pihak untuk memastikan perubahan untuk pertumbuhan hijau dan GGGI siap bekerja dengan pemerintah dan multi donor,” pungkasnya.

Sependapat dengan pandangan Krisdianto mengenai transformasi paradigma menuju multiusaha kehutanan, Purwadi Soeprihanto, S.Hut., M.E. selaku Sekretariat Jenderal Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari APHI turut membagikan pandangannya bahwa saat ini terdapat dua tantangan yang dihadapi dalam transisi menuju paradigma multiusaha kehutanan, yaitu sulitnya mengubah konsesi manajemen kayu ke manajemen non kayu atau komoditas campuran dan tantangan dalam meyakinkan pemilik konsesi untuk mengoptimalkan produk non kayu sehingga sektor kehutanan dapat lebih kompetitif.

"Saat ini KADIN sedang membuat hub untuk hutan regeneratif dengan harapan program ini bisa memfasilitasi multiusaha kehutanan dan menghadapi pemilihan komoditas sebab pengembangan komoditas dan multiusaha kehutanan tidak bisa dipisahkan dari upaya penanganan kehutanan yang berkelanjutan,” tambahnya.