Ekonom Faisal Basri Sebut Ekspor Timah Ilegal Marak dan Terang-terangan

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah oknum aparat, pejabat daerah, dan politisi diduga mendukung aktivitas penambangan dan ekspor timah abal-abal. Indonesia perlu menegakkan aturan agar timah tidak habis tanpa menghadirkan kesejahteraan bagi warga.

Hal itu diungkapkan Ekonom Faisal Basri dalam webinar "Tata Niaga Timah Indonesia" yang diselenggarakan Forum Diskusi Ekonomi dan Politik (FDEP), Senin (11/1/2021).

Faisal bahkan menyebut praktik penambangan dan ekspor timah ilegal amat marak dan terang-terangan.

"Oknum-oknum aparat terlibat dengan menjadi pemilik tambang secara langsung maupun tidak langsung. Saya melihat sendiri, mereka (oknum-oknum aparat) seperti raja di sana. Mafia timah menyumbang ke partai-partai di daerah," ujar Faisal Basri.

Iklim pertimahan Indonesia, menurut Faisal, membuat pelaku tambang legal kalah saing dari petambang ilegal.

"Sudah jelas, banyak pemegang IUP (izin usaha pertambangan) tidak memenuhi syarat. Karena tujuannya bukan itu. Mereka hanya mau jadi penadah hasil tambang ilegal. Harganya lebih murah dibandingkan tambang legal," kata dia.

Praktisi pertambangan timah Indonesia, Teddy Marbinanda, pengabaian atas kekacauan tata kelola timah Indonesia akan merugikan negara. Sebab, negara kehilangan sumber daya tanpa mendapat penghasilan memadai.

"Hingga 90 persen lokasi penambangan ilegal ada di IUP PT Timah (BUMN yang dibentuk untuk mengurus timah). Sebagian besar hasil penambangan ilegal dijual ke pihak lain dengan harga murah. Tidak adil sekali bagi PT Timah dan negara," ujarnya.