Ekonomi Remuk Dihantam Pandemi, Pemerintah Tunisia Akhirnya Dibubarkan

"Kami telah terbebas dari mereka," kata seorang perempuan bernama Lamia Meftahi tentang pemerintah dan parlemen. Dia ikut merayakan keputusan Saied itu di Tunis tengah.

"Ini adalah momen paling membahagiakan sejak revolusi," tambahnya.

Ennahda, yang dilarang sebelum revolusi, telah menjadi partai paling sukses sejak 2011 dan selalu menjadi bagian pemerintahan koalisi.

Rached Ghannouchi, pemimpin Ennehda yang juga ketua parlemen, lewat percakapan telepon dengan Reuter segera menyebut keputusan Saied "sebuah kudeta terhadap revolusi dan konstitusi".

"Kami menganggap institusi masih berdiri, dan pendukung Ennahda dan rakyat Tunisia akan membela revolusi," kata dia, meningkatkan kemungkinan munculnya bentrok antarpendukung Ennahda dan Saied.

Saied dalam pernyataannya mengatakan bahwa tindakan yang diambilnya sesuai dengan Pasal 80 konstitusi. Dia juga mengutip pasal itu untuk mencabut kekebalan anggota-anggota parlemen.

"Banyak orang tertipu oleh kemunafikan, pengkhianatan, dan perampokan hak-hak rakyat," kata dia.

Presiden dan parlemen dipilih lewat pemilu terpisah pada 2019, sedangkan Hichem Mechichi menjabat perdana menteri sejak musim panas lalu menggantikan pemerintah sebelumnya yang berumur pendek.