Enam Daerah Belum Tandatangani NPHD Pengawasan

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui potensi konflik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada), lebih besar jika dibanding pemilu legislatif maupun pemilihan presiden.
 
Karena itu pemerintah perlu memastikan semua tahapan berjalan dengan baik, termasuk kesiapan anggaran dan pengamanan.
 
“Konflik Pilkada lebih besar dimungkinkan dari pada pileg atau pilpres. Karena itu perlu tetap dilakukan antisipasi. Kemarin dengan BIN, kami memetakan daerah-daerah yang kemungkinan ada muncul konflik,” ujar Tjahjo, Kamis (16/7).
 
Selain memetakan daerah konflik, Kemendagri menurut Tjahjo, juga telah mengundang delapan daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi anggaran pangawasan, Selasa (14/7) kemarin. Namun hanya dua daerah yang hadir. Hingga saat ini masih terdapat enam daerah yang belum menandatangani NPHD.
 
Ke enam daerah tersebut masing-masing Tolitoli (Sulawesi Tengah), Lingga (Kepulauan Riau), Nunukan (Kalimantan Utara), serta Yahukimo, Pegunungan Bintang dan Supiori di Papua.
 
"Kemarin kami panggil delapan pemda, yang datang dua. Jadi kini tinggal enam pemda belum tandatangan NPHD. Rabu, kami panggil empat, dua lagi setelah Lebaran. Mudah-mudahan setelah Lebaran sudah tanda tangan NPHD semua," ujar Tjahjo.
 
Selain itu, Kemendagri menurut Tjahjo, akan menyisir kembali beberapa daerah yang belum mengoptimalkan dukungan bantuan anggaran keamanan, meskipun kepolisian sudah ada dengan Kementerian Keuangan.
 
“Kepolisian juga luwes, tidak harus anggarannya sekian-sekian tersedia, tetapi kami tetap melakukan antisipasi dengan BIN juga kemaren, mempetakan daerah-daerah yang kemungkinan ada muncul konflik,” ujarnya.
 
Dengan persiapan yang matang, Tjahjo optimistis penyelenggaraan pilkada di 269 daerah pada 9 Desember mendatang, dapat berjalan dengan baik. Optimisme hadir apalagi kemudian KPU menurut Tjahjo, juga sudah menyatakan siap melaksanakan Pilkada serentak.
 
“KPU juga berjanji akan menyelesaikan temuan BPK, untuk klarifikasi menjawab berbagai adiminstrasi keuangan yang menurut BPK harus disempurnakan dengan baik. Bawaslu juga karena peran pengawasan lebih dioptimalkan, siap melakukan pengawasan, kepolisian juga BIN siap mengamankan Pilkada serentak,” ujar Tjahjo. (gir/jpnn)