Endri: Pemerintah Perlu Mempertimbangkan Nasib Tenaga Honorer Jauh Sebelum Kebijakan Diberlakukan

Jumlah tersebut turun 27,40 persen dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 288.549 orang. 

Penghapusan tenaga honorer di Kepri akan berkontribusi terhadap peningkatan jumlah pengangguran sehingga perlu ditangani secara bijak.

"Di Pemprov Kepri terdapat sekitar 7.000 orang honorer, belum lagi di pemerintahan kabupaten dan kota. Tentu permasalahan sosial yang timbul akibat peningkatan angka pengangguran makin tinggi sehingga perlu ditangani secara serius," ujarnya.

Sebelumnya, Sekda Kepulauan Riau Adi Prihantara menyatakan mereka berupaya memperjuangkan nasib sekitar 7.000 tenaga honorer di pemda setempat. Hal itu menyusul rencana pemerintah pusat menghapus status honorer mulai 2023. 

"Kami tetap memikirkan nasib status honorer agar jangan sampai dihapus tanpa ada solusi," katanya.

Menurut dia, tidak mudah memberhentikan tenaga honorer begitu saja.

Sebab, ujar Adi, harus diakui keberadaan honorer selama ini membantu pemerintah daerah dalam melayani publik.

Dia juga mengeklaim ribuan pegawai honorer itu tidak membebani APBD Pemprov Kepri, sebab setiap tahun memang sudah dianggarkan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.