Energy Watch Dukung Presiden Jokowi Menggenjot Hilirisasi Nikel dan SDA Lainnya

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal VOC dan kompeni seusai adanya ekspor paksa setelah gugatan dari Uni Eropa ke Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan pemerintah sejak 2020.

Meski ditekan Uni Eropa, Presiden Jokowi berkomitmen untuk terus menggenjot hilirisasi nikel dan sejumlah sumber daya alam (SDA) lainnya agar dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat dan menjadikan Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan hilirisasi berbagai sumber alam dan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia bisa menjadi salah satu pendorong Indonesia menjadi market leader atau pemimpin pasar dunia produk hilirisasi.

“Maju atau enggaknya negara itu kan tidak hanya dari hilirisasi, tetapi memang dengan adanya hilirisasi ini bisa memberikan suatu nilai tambah. Kalau memang bersifat secara masif Indonesia menjadi market leader atau menjadi negara maju dalam industri nikel,” ujar Mamit, Rabu (7/11/2022).

Oleh karena itu, perlu usaha untuk mengarah pada upaya menjadi negara maju. Namun, indikator negara maju bukan hanya dari hilirisasi, tetapi bisa jadi dengan hilirisasi berjalan dengan maksimal bukan hanya nikel menghilirisasi yang lain juga dilakukan.

Lebih lanjut, Mamit mengatakan untuk menjadi negara maju, Indonesia juga harus mampu mandiri secara energi serta sumber daya alam yang dikelola secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Mandiri juga secara energi dan sumber daya alam bisa jadi kita menjadi negara yang maju yang bisa menjadi market leader misalnya di sektor energi storage atau baterai dengan nikel yang kita punya,” ucapnya.

Lebih lanjut Mamit menyampaikan sudah waktunya Indonesia menghentikan ekspor bahan mentah dan mendukung penuh hilirisasi karena terbukti memberikan multiplayer efek, membuka lapangan pekerjaan, memberikan nilai tambah serta mengkatrol penerimaan negara secara signifikan.