ERP Tak Kunjung Terealisasi, Kadishub DKI Terancam Diganti

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku pesimistis penerapan electronic road pricing (ERP) bisa terealisasi tahun ini. Sebab, ada keterlambatan itu pada pemasangan alat untuk penerapan jalan berbayar itu.

Ahok -sapaan Basuki- menuturkan, pihaknya tengah melakukan evaluasi atas penerapan sistem ERP yang tak kunjung terealisasi. Salah satu yang jadi sasaran evaluasi itu adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Transmigrasi  DKI Jakarta Benjamin Bukit.

"Kemungkinan (kepala Dishubtrans DKI) akan diganti. Kami lagi evaluasi," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/6).

Hal senada disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Dia juga mengaku tak yakin ERP bisa diterapkan mulai tahun ini.

Menurut Djarot, penggunaan sistem ERP untuk membatasi lalu lintas kendaraan roda empat belum bisa dilakukan apabila moda transportasi massal di Jakarta masih minim dari segi jumlah maupun kualitas pelayanannya. Karenanya, jika ERP dipaksakan maka pengendara mobil akan memilih jalan-jalan alternatif sehingga memunculkan titik kemacetan baru.

"Sebetulnya kalau itu (ERP) dipaksakan jelas untuk saat ini sulit. Kalau itu dilakukan, maka di jalan-jalan sirip (alternatif) akan macet," ucap Djarot.

Untuk diketahui, ERP akan diterapkan di beberapa jalan Jakarta. Cara kerja ERP adalah mengandalkan kamera yang akan memindai on board unit di kendaraan roda empat.

Hingga 2015, uji coba sudah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di dua ruas jalan. Yakni, Jalan Jenderal Sudirman dan HR Rasuna Said. (gil/jpnn)