Eurico Guterres dkk Galang Dukungan
Rabu, 21 April 2010 – 02:17 WIB
"Sikap yang tidak sejalan dengan pemerintah ini terjadi akibat pemerintah pusat tidak melakukan sosialisasi kepada WNI Eks Timtim mengenai pengakuan Indonesia atas kemerdekaan Timor Leste. Hasil penyelesaian masalah HAM paska jajak pendapat termasuk hasil rekomendasi KKP itu sendiri," terangnya.
Dikatakan, semenjak daftar SCU PBB ini beredar luas namun belum ada pihak yang peduli terhadap masalah ini. Termasuk upaya memanggil dan membesarkan hati agar 401 orang yang namanya masuk dalam daftar SCU PBB tidak resah atau panik.
Dalam resume FPKKR setebal tiga halaman itu, Felisberto Amaral mengingatkan Pemerintah RI, jangan sampai diantara 401 daftar SCU PBB ditangkap oleh pihak asing. "Jika terjadi terjadi penangkapan maka hubungan bilateral dan Pemerintah RI dan Timtim akan terganggu," imbuhnya.