Evakuasi Butuh Heli Chinook

Sabtu, 03 Oktober 2009 – 13:46 WIB

Farid mengatakan, bila Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) sudah punya sistem yang mapan, maka tidak perlu misalnya presiden dan wapres harus menggelar rapat koordinasi sesaat setelah terjadi gempa. "Mestinya, kalau sistemnya sudah mapan, badan itu bisa langsung bergerak, tak perlu ada rapat-rapat," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, dengan data-data yang disediakan Badan Meteorologi Kilmatologi dan Geofisika (BMKG), seharusnya pemerintah bisa membuat perencanaan yang matang guna meminimalkan korban gempa, termasuk dalam merancang penataan kota. Kejadian gempa yang beruntun dari satu daerah ke daerah lain, mestinya dijadikan pelajaran bagi pemerintah.

"Tsunami di Aceh, gempa di Jogya, di Jawa Barat, 2007 di Padang, 2009 di Padang lagi. Kita tidak bisa ngapa-ngapain (bila pemerintah tak punya perencanaan yang matang, red) bila tahun 2012 Jakarta kena. Bayangkan, gergaji beton saja kita tidak punya," ujarnya memberi peringatan.

Dr Fauzi, Kepala Bidang Seismologi Teknik dan Tsunami BMKG, mengungkapkan, sebenarnya BMKG sudah membuat zonasi daerah-daerah yang rawan gempa, terbagi dalam enam zonasi, dari yang 'sangat aktif' hingga terakhir yang 'kurang aktif.' "Jadi, penataan kota juga ada ilmunya, yang disesuikan dengan klasifikasi zonasi itu. Pembangunan perumahan dan gedung-gedung bertingkat harus sesuai dengan kondisi alam masing-masing daerah," terang Fauzi, yang juga hadir di diskusi itu. (sam/JPNN)