Evaluasi Otsus Papua, Perlu Keterbukaan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

“Karena itu saya ingin sampaikan kalau otsus gagal, atau sukses, harus ada evaluasi seluruh terkait implementasi, lalu baru bisa memberi opini. Saya berharap pemerintah provinsi bisa lebih membuka diri, apa yang sudah dilaksanakan, apa yang kurang, itu diperbaiki disempurnakan,” ucap Wempi dalam webinar bertajuk Kawal Otsus & Solusi Konflik di Papua, Selasa (13/10).

John Wempi memastikan, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan Infrastruktur di Papua dan Papua Barat.

Dia menyebut, dana infrastruktur dari Kementerian PUPR sejak 2015 hingga 2020, mencapai Rp 33 triliun, digunakan untuk membangun konektivitas, membantu akses masyarakat.

Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw, menambahkan, agar otsus mampu diterima semua lapisan masyarakat, semua penyelenggara negara seharusnya menjadi juru bicara, bahwa ada kebijakan negara yang luar biasa membantu Papua.

Karena tidak tersosialisasikan dengan baik, muncul anggapan bahwa otsus itu tidak sampai ke masayarakat.

Padahal, otsus ada untuk mendorong kesejahteraan, kesetaraan bagi masyarakat asli Papua terutama di berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan.

“Dalam hal otsus, memerlukan keterbukaan penyelenggara negara di Papua. Mereka, bicara sampaikan manfaat otsus, kami aparat keamanan membantu mendukung,” ujarnya.

Paulus menjelaskan, sejatinya ada juga kabupaten di Papua yang terbuka, berkolaborasi dengan masyarakat, sehingga dari aspek keamanan pun lebih baik. Menurut Paulus, masyarakat Papua ingin sosok pemimpin hadir.

“Presiden bolak balik memberi keteladanan, datang langsung, harusnya penyelenggara negara juga sama. Kalau kami aparat di depan, kami hanya dinilai penegakan hukum, kalau penyelanggara negara sudah jelas, mekanisme sistemnya. Kalau kesejahteraan dilakukan baik, keamanan akan baik juga kok,” tuturnya.

Tenaga ahli Deputi V dari Kantor Staf Presiden RI Laus Deo Calvin Rumayom menjelaskan, KSP saat ini sudah dan terus membuka komunikasi dengan pemda, masyarakat di Papua, karena Presiden memberi catatan terkait beberapa hal, seperti Pilkada maupun Otsus.