Evaluasi Otsus Papua, Perlu Keterbukaan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

KSP pun selama 6 bulan terkahir, melakukan komunikasi, menggali informasi soal otsus di mana ada kesan memang belum semua kabupaten/kota menunjukan keterbukaan untuk mengevaluasi dari Otsus yang sudah jalan.

Meski begitu, ada juga kabupaten yang sudah secara mandiri melakukan evaluasi seperti Jayapura.

“Ini bisa menjadi contoh baik wilayah lain, mengevaluasi mandiri untuk memastikan otsus yang selama bergulir, hasilnya bagi masyakakat apa saja, dan jadi gambaran memperbaiki yang belum terealisasi,” ujarnya.

KSP terus mendorong agar fasilitas dasar betul betul dilaksanakan pemerintah. KSP sebagai debottlenecking, akan terus memastikan agar semua yang menjadi hak masyarakat seperti akses untuk meningkatkan distribusi barang.

KSP juga berkoordinasi dengan Bappenas, BPKP, agar berbagai program di level kementerian yang berkaitan dengan Papua dan Papua Barat benar-benar dilaksanakan.

Apalagi Presiden sudah mengingatkan bahwa, dalam membangun Papua dan Indonesia, perlu semangat cara pandang baru. Apalagi sudah ada Inpres No 9 2020 Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“KSP mendorong agar apa yang diamanatkan dalam Inpres, mendorong kesejahteraan, meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, benar-benar dilaksanakan oleh kementerian, pemerintah daerah,” tandasnya. (esy/jpnn)