F-PD Nilai Peremajaan Bus Perparah Kemacetan
Jumat, 21 Desember 2012 – 14:38 WIB
JAKARTA - Bukan cuma Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS), program transportasi andalan Gubernur Joko Widodo yang lain juga tak luput dari kritikan Fraksi Partai Demokrat di DPRD DKI. Di antaranya adalah rencana peremajaan Metromini dan Kopaja melalui sistem hibah. "Sistem hibah belum mempunyai alas hukum yang kuat," kata anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, Johny Wenas membacakan pandangan umum fraksinya dalam sidang paripurna di gedung DPRD DKI, Jumat (21/12).
Johny menuturkan, fraksinya meminta Pemprov DKI untuk segera menjelaskan dasar hukum rencana ini. Fraksi Partai Demokrat juga menilai kebijakan tersebut masih tidak adil bagi pengelola angkutan umum lainnya.
Menurut Johny, untuk menunjang penambahan armada ini perlu disiapkan infrastruktur penunjang seperti stasiun pengisian bahan bakar. Padahal, saat ini infrastruktur tersebut belum juga tersedia.
JAKARTA - Bukan cuma Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS), program transportasi andalan Gubernur Joko Widodo yang lain juga tak
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Tak Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen
-
Tak Ada Pengusiran Jemaah saat Gibran Salat, Polisi Jangan Langsung Percaya | Reaction JPNN
-
Soal Dualisme Dekopin, Nurdin Halid: Kami Sah Secara Hukum
-
Ketum Dekopin Priskhianto Bakal Menggelar Munas Rekonsiliasi Dekopin
-
Jirayut Bakal Berkolaborasi dengan JKT 48
BERITA LAINNYA
- Jabodetabek
Fasilitas Makin Lengkap, Triboon Hub Tambah 2 Resto Baru di Jakarta
Minggu, 03 Juli 2022 – 03:24 WIB - Jabodetabek
Durasi Pemadaman Lampu Program Earth Hour Terlalu Singkat
Minggu, 03 Juli 2022 – 00:21 WIB - Jabodetabek
Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia, Warga Bekasi Diminta Kibarkan Bendera Setengah Tiang
Sabtu, 02 Juli 2022 – 17:25 WIB - Jabodetabek
Anies Bangun Kampung Gembira Gembrong dengan Dana Rp 7,8 Miliar dari Infak Salat Id di JIS
Sabtu, 02 Juli 2022 – 15:45 WIB
BERITA TERPOPULER
- Humaniora
PPPK 2024 Memprioritaskan Honorer K2, Non-K2 Legawa Diangkat Paruh Waktu
Kamis, 26 Desember 2024 – 16:22 WIB - Humaniora
Akun Ribuan Honorer TMS Tereset, Daftar PPPK 2024 Tahap 2 Diminta Suket
Kamis, 26 Desember 2024 – 17:57 WIB - Hukum
Buntut Pemerasan Penonton DWP, Kapolda Metro Jaya Mutasi Besar-besaran
Kamis, 26 Desember 2024 – 17:13 WIB - Sport
Update Bursa Transfer Putaran Kedua Liga 1 2024-2025, Penuh Kejutan
Kamis, 26 Desember 2024 – 18:53 WIB - Daerah
Niat Ingin Mengembalikan Handphone, Pedagang Pempek Malah Dimaki Dokter
Kamis, 26 Desember 2024 – 17:32 WIB