F-PKB Desak Moratorium Rekrutmen CPNS

Pertama, penambahan jumlah PNS di banyak daerah justru membebani keuangan daerah setempat. Menurut Hanif, di banyak daerah, laju penambahan jumlah pegawai lebih cepat dibanding laju pendapatan daerah.

"Ada bupati yang mengeluh kepada saya, pertumbuhan PNS 15 persen, tapi pertumbuhan anggaran hanya tambah tujuh persen. Jadi sangat membebani anggaran karena belanja pegawai naik terus," terang Hanif Dhakiri saat diskusi yang digelar Perkumpulan Senior GMKI bekerjasama dengan Forum Wartawan Pemilu (Forwalu) di Jakarta, Kamis (26/5).

Alasan kedua, dengan kebijakan remunerasi, maka jika jumlah pegawai terus bertambah, otomatis beban keuangan negara terus meningkat. Karenanya, F-PKB mendesak agar PNS yang sudah ada dioptimalkan keinerjanya, dengan memberikan reward and punishment.  Hanya PNS yang berkinerja baik yang diberi penghargaan.