Fadli Zon Dukung KMP DPRD DKI Gelar Paripurna Tandingan

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mendukung langkah Koalisi Merah Putih (KMP) di DPRD DKI Jakarta yang akan mengadakan sidang paripurna tandingan membahas status Plt Gubernur Basuki T Purnama alias Ahok.

Fadli mengatakan, KMP di DPRD DKI memang harus mengambil langkah politik dan hukum karena sidang paripurna pengumuman status Plt Gubernur DKI menjadi gubernur pekan lalu tidak sah sesuai tata tertib, karena hanya dihadiri 36 dari 106 anggota DPRD.

"Mereka harus ambil suatu langkah politik dan langkah hukum. Karena yang hadir saja kemarin cuma 36 dari.106, itu benar-benar sangat memalukan proses yang terjadi di DPDR DKI itu," kata Fadli Zon di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/11).

Sebelumnya Ahok menyebut sidang paripurna DPRD DKI yang mengumumkan statusnya sebagai gubenur hanya seremonial dan dirinya bisa dilantik oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri tanpa paripurna DPRD.

Menanggapi hal ini, Fadli Zon bereaksi keras dengan meminta Ahok kembali membaca undang-undang. Tidak bisa Ahok dilantik sebelum DPRD DKI melakukan sidang yang benar secara konstitusi.

"Tidak bisa dong, saudara Ahok harus membaca undang-undang (Perppu Nomor 1 Tahun 2014 pemiligan gubernur, bupati, dan walikota), dan dia tidak boleh memaksakan diri. Negara ini negara hukum diatur oleh Undang-undang," tegasnya.

Karena itu pria yang kini menjabat Wakil Ketua DPR itu mendukung jika DPRD DKI mengadakan sidang paripurna lagi untuk membahas hal yang sama. Namun dia tidak sepakat dengan istilah paripurna tandingan.

Melainkan paripurna yang benar secara konstitusi, yang diadakan dengan mayoritas anggota dari 106 anggota DPRD DKI dan prosedurnya harus ada tanda tangan tiga orang pimpinan DPRD.