Fadli Zon: Pemerintah Belajar jadi Diktator, Harus Dilawan

Bila tidak, Menkumham bisa menghentikan kegiatan ormas tersebut. Jika tidak dihiraukan, maka Menkumham bisa membubarkan ormas itu dengan cara pencabutan surat keterangan terdaftar serta pencabutan status badan hukum.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang juga hadir dalam diskusi itu mengatakan, fraksinya dengan tegas menolak Perppu.

Sebab, kebijakan itu merupakan sebuah kemunduran demokrasi dan kediktatoran gaya baru. Pemerintah belajar jadi diktator. “Menurut saya itu harus dilawan,” terang dia.

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, kebijakan tersebut sudah melanggar amanat reformasi. Dia menilai, pemerintah sudah bermain api.

Menurutnya, langkah yang dilakukan pemerintah akan menimbulkan kegaduhan baru. “Rezim ini rezim paranoid,” tegas dia.

Walaupun pemerintah menyatakan peraturan itu tidak hanya ditujukan kepada Ormas Islam, Fadli mengatakan, langkah pemerintah itu mudah ditebak.

Peraturan itu sengaja diarahkan kepada Ormas Islam. “Menjadikan Islam sebagai musuh adalah kebijakan yang salah,” tutur alumnus Universitas Indonesia (UI) itu.

Yandri Susanto, anggota DPR dari Fraksi PAN menjelaskan, Perppu Ormas belum perlu dikeluarkan. Menurutnya, peran pengadilan dihapus dalam aturan itu, sehingga hal itu akan menimbulkan kediktatoran.