Fahri Hamzah: Lagi Miskin, Pemindahan Ibu Kota Tak Mungkin

jpnn.com, JAKARTA - Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta membutuhkan biaya yang besar. Hal ini sulit diwujudkan karena Indonesia tengah mengalami persoalan keuangan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, lebih baik pemerintah membangkitkan perekonomian Indonesia ketimbang berwacana memindahkan ibu kota.

“Apalagi kita (Indonesia) lagi miskin sekarang semua lagi dipotong, subsidi lagi dicabut. Maksud saya itu baik-baiklah tidak usah dalam keadaan begini. Sekarang ini bangkitkan ekonomi dululah,” kata Fahri kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7).

Dia mengingatkan, sebentar lagi ada gubernur baru DKI Jakarta yang akan dilantik. Ada baiknya, biarkan dulu gubernur baru ini dilantik kemudian didengar apa maunya terkait ibu kota.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan, seharusnya pemerintah melakukan tahapan misalnya dengan berbicara dengan Gubernur DKI Jakarta dan provinsi lain yang berdekatan dengan ibu kota sekarang. Yakni Lampung, Jawa Barat, dan Banten.

“Lalu ngomonglah dengan empat gubernur ini, eh ini ibu kota ada di sini nih, jantung kita ada di sini nih, semua pejabat negara ada di sini nih, lembaga negara ada di sini semua. Sekarang saya nanya bagaimana mau kita,” ujar Fahri mencontohkan.

Fahri mengaku sampai saat ini belum pernah mendengar dari pemerintah soal desain ibu kota yang sekarang. Dia sampai sekarang masih menganggap teori Megapolitan yang digagas Sutiyoso saat menjadi gubernur DKI Jakarta masih relevan dan masuk akal. “Jadi, perpanjang saja luas kota Jakarta ini,” katanya.

Menurut dia, hal itu bisa dilakukan mencontoh saat Mahatir Muhammad menjadi Perdana Menteri Malaysia memindahkan pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada 1999 lalu.

“Waktu Mahatir bikin Putrajaya, itu kan masih perpanjangan dari Kuala Lumpur saja. Makanya ibu kotanya tetap disebut Kuala Lumpur, tapi (di) Putrajaya, semua kantor pemerintahan di pindah ke sana,” paparnya.