Fahri Hamzah Sarankan DPR Tolak RUU Tax Amnesty

jpnn.com - JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan DPR menolak RUU tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang diajukan oleh pemerintah. DPR menurutnya lebih baik mendorong pemerintah untuk mereformasi system hukum dan pajak daripada meloloskan Tax Amnesty (TA) yang akan menimbulkan kekacauan.

“Reformasi hukum dan system pajak jauh lebih penting dikerjakan daripada meloloskan Tax Amnesty Kalau system hukum baik, maka uang halal uang bersih akan masuk ke Indonesia. Kalau Tax Amnesty justru mengundang uang haram dari money loundring dan penggelapan pajak masuk. Makanya lakukan dulu reformasi system pajak dan hukum,” kaya Fahri dalam Forum Discusion Group, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/4).

Reformasi pajak lanjutnya, bisa dilakukan agar kecurangan pajak bisa dihilangkan, piutang pajak bisa tertagih dan agar intensifikasi pajak bisa dilakukan. Saat ini ujar Fahri, banyak piutang pajak yang tidak tertagih, banyak kecurangan pembayaran pajak dengan berbagai modus operandi dan masih banyak sekali objek pajak dalam hal ini bisnis baru yang sama sekali belum membayar pajak.

“Sistem pajak harus dibenahi mulai dari NPWP, jumlah hakim pajak yang hanya 49 orang untuk menangani ribuan triliun pajak, pengadilan pajak yang cuma ada di Jakarta, Yogyakata dan Surabaya. Semua harus ditata ulang. Yang paling penting adalah database. Banyak perusahaan yang tidak memiliki NPWP dan yang memiliki pun belum tentu membayar pajak dan yang membayar pajak juga belum tentu benar membayarnya," imbuhnya.

Fahri juga menyatakan paham bahwa negara sedang butuh tambahan dana. Namun caranya bukan dengan Tax Amnesty. "Kejar saja wajib pajak yang jelas-jelas bermasalah," sarannya.

Selain itu, Fahri mengingatkan kalangan DPR untuk terbuka membahas masalah RUU Tax Amnesty karena ini adalah persoalan serius yang membutuhkan ruang debat. Dia pun meminta Presiden Jokowi untuk membuka data orang-orang yang melarikan uangnya ke luar negeri seperti yang dikatakannya bahwa datanya lebih lengkap dari Panama Papers.

“Ini semua harus dibuka, jangan lakukan loby-loby di bawah meja. DPR tidak boleh diam dan saya juga ingatkan Presiden Jokowi untuk tidak menjadi presiden pertama yang merusakan Indonesia dengan menyetujui Tax Amnesty karena mengizinkan masuknya uang haram. Kalau memang Jokowi punya data, ya buka dong," pintanya.

Saat ini ujar Fahri, ada kesan orang yang berkepentingan ingin membawa uang-uang tidak jelas masuk ke Indonesia.