Fahri: Mengapa Statistik Kemiskinan Kita Berbicara Beda?

"Ini ada batas orang dikatakan miskin atau tidak miskin," katanya.

Jadi, lanjut Fahri, kalau ada tetangga yang pengeluarannya dalam sehari per kepala Rp 14.000 saja, itu tidak miskin alias tidak tertangkap oleh statistik sebagai orang miskin.

"Padahal, Rp14 ribu sehari di kehidupan nyata dapat makan apa? Berapa kali kita makan? Buat ongkos ke sekolah bagaimana? Bagi yang kerja buat ongkos transportasi berapa? Apa cukup?" ungkapnya.

Sayangnya, lanjut Fahri, oleh statistik yang diyakini pemerintah masyarakat seperti itu dianggap tidak miskin, tidak perlu bantuan, tidak perlu kebijakan. "Bukankah ini tragis? Itulah mengapa, kita jangan mudah terhibur dengan statistik," jelasnya.

Menurut dia, jangan mudah tepuk tangan yang membuat lalai dan kehilangan kesadaran bahwa ekonomi sedang bermasalah, kesejahteraan rakyat dipertaruhkan.

"Kalau bicara kesejahteraan rakyat, masih banyak indikator kesejahteraan kita yang berbicara lain dan dalam kondisi memprihatikan," katanya.
Misalnya, Fahri mencontohkan, tingkat upah riil buruh yang terus merosot, nilai tukar petani semakin menurun. "Padahal mayoritas sumber daya manusia ada di sektor pertanian dan buruh," ungkapnya.

Dia menjelaskan, selama empat tahun pemerintahan Jokowi, upah nominal buruh tani naik dari Rp 43.808 per hari ke Rp 50.213 per hari. Tetapi, upah riilnya justru turun dari Rp 39.383 menjadi Rp 37.711. "Ini berarti kenaikan upah nominal tidak mampu mengatasi inflasi (kenaikan harga-harga kebutuhan pokok) yang dihadapi buruh tani," paparnya.

Dia menjelaskan di era pemerintah Jokowi nilai tukar petani yang mencerminkan daya beli petani juga mengalami penurunan khususnya dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini.