Fahri Sebut Elektabilitas Jokowi Berantakan Usai OTT Bowo Golkar

BACA JUGA : Fahri Hamzah Peringatkan Aparat Netral Jelang 27 Hari Pemilu

Menurut dia, terlebih lagi sejak Menteri BUMN Rini Soemarno sejak awal periode 2014-2019 tidak dibolehkan datang ke DPR atas usulan Pansus Pelindo II.

"Seharusnya melalaui Pansus Pelindo II, dan rekomendasi paripurna (DPR), Pak Jokowi itu harus mengganti menteri BUMN, tetapi alih-alih mengganti eh malah Pak Jokowi membiarkan menteri BUMN tidak datang ke DPR," paparnya.

BACA JUGA : Fahri Hamzah Masuk Daftar Saksi Meringankan Ratna Sarumpaet

Nah, kata Fahri, pada akhirnya satu dari banyak kementerian itu tidak diawasi. "Itu yang saya bilang, karena tidak diawasi akhirnya pejabat-pejabat itu punya masalah," katanya.

Bisa dibayangkan, kata Fahri, Pansus Pelindo II itu memberikan rekomendasi sekitar 2016 awal. "Ini sudah hampir tiga tahun tidak diawasi dan itu yang terjadi sekarang," ungkap Fahri. (Boy/jpnn)