Faktur Pajak Fiktif Marak, Negara Rugi Rp 500 Miliar

Jumat, 24 Juni 2011 – 05:05 WIB

Setelah dicek, uang pembayaran pajak tidak disetor ke bank. "Ada indikasi setoran palsu. Kita cek ke bank, ada bukti tapi tidak masuk ke bank. Dari sini, kantor pajak mulai bergerak," jelasnya.

Rangkaian pengguna faktur pajak fiktif biasanya diimbau terlebih dahulu untuk membetulkan atau membayar pajak sesuai transaksi. Mereka diminta membayar setidaknya 50 persen dari transaksi. Tapi jika tetap membandel, mereka akan diadili dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 400 persen dari jumlah pajak yang harus disetor.

"Rentang waktu 6 bulan, kita baru lakukan tindakan hukum. Sebelumnya, kami persuasif meminta pengemplang pajak membayar sesuai kewajiban," cetusnya.

 

Kepala Kanwil DJP Jatim I Suharno mengatakan penyelidikan terhadap kasus penggelapan pajak bukan untuk menghukum, tapi lebih kepada meningkatkan penerimaan setoran pajak ke negara. Karena itu, dengan adanya pengusutan hingga penangkapan tersangka penggelapan pajak, diharapkan bisa menimbulkan efek jera bagi wajib pajak nakal lainnya. "Trennya terus menurun, tahun ini tercatat kerugian Rp 6 miliar. Tahun lalu Rp 9 miliar," ujarnnya.

SURABAYA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memerangi wajib pajak (WP) nakal. Modus dengan menggunakan faktur pajak fiktif atau setoran pajak

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next