Fasilitasi PKL di Trotoar, Anak Buah Anies Baswedan Tak Merasa Langgar Aturan

jpnn.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta berencana akan memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk berjualan di trotoar jalan utama dengan menggunakan kios tanpa melanggar aturan.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, menjadikan trotoar sebagai tempat berjualan itu bisa dilakukan dan tertuang dalam Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2014.

"Trotoar kan hak pejalan kaki. Jadi kalau pejalan kaki sudah merasa tidak terganggu, di Permen PUPR 3/2014 menyebutkan bahwasanya boleh digunakan untuk PKL, tetapi dengan ketentuan a, b, c, d, e, f, g. Selama itu dipenuhi tidak masalah," ujar Hari, Senin (31/8).

Hari menyebutkan rencana tersebut saat ini masih dalam tahap kajian. Nantinya, para pemilik aset trotoar akan memberikan rekomendasi dimana titik UMKM bisa berjualan.

"Kan asetnya ada banyak. Ada aset Bina Marga, MRT, Dinas SDA, Dinas Pertamanan, masing-masing pihak yang punya aset itu menyampaikan. Semua memberikan rekomendasi, nanti baru ditetapkan, baru dibuat. Selama rekomendasinya ok untuk dibuat jualan ya, kalau tidak, ya tidak bisa," ucapnya.

Terkait dengan kios untuk kepentingan berjualan tersebut, Hari mengaku belum dapat menjelaskan secara rinci bentuk kiosnya seperti apa.

"Makanya nanti dilihat nanti modelnya seperti apa, bentuknya ini secara estetika itu nanti ada. Makanya nanti saat rekomendasi, itu akan keluar, anda buat itu harus a, b, c, d, e. Itu ada ketentuannya," katanya.

Ketika ditanyakan mengenai jenis dagangan yang diperbolehkan dan tidak, Hari belum dapat menjelaskan lebih rinci jenis dagangan yang boleh berjualan di trotoar.