Filep Berharap Pemprov Papua Barat Mendukung Audit Otsus Termasuk Dana Hibah

jpnn.com, JAKARTA - Senator atau aAnggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat Dr. Filep Wamafma berharap Pemerintah Provinsi Papua Barat bersikap transparan dan mendukung adanya audit terhadap dana Otonomi Khusus (Otsus) dan anggaran lain yang bersumber dari dana Otsus.

Oleh karena itu, Filep Wamafma meminta Pemprov Papua Barat untuk memublikasikan aliran atau distribusi dana yang bersumber dari dana Otsus termasuk dana hibah.

“Sebagai Senator Papua Barat, saya sangat berharap agar pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, baik di Provinsi Papua Barat maupun di Provinsi Papua untuk memublikasikan aliran dana atau distribusi pembagian dana hibah baik perorangan, institusi maupun kelembagaan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus,” ujar Filep.

Menurut Filep, publikasi aliran dana Otsus tersebut sangat penting dilakukan sebagai bagian dari ketersediaan dan pelayanan informasi publik sehingga tidak ada pihak manapun ataupun masyarakat yang mengatakan tidak menerima dana Otsus.

Sebaliknya, menurut Filep, apabila Pemprov Papua Barat bersikap sangat tertutup terkait dengan alokasi dana hibah maupun dana Otsus maka akan banyak berimplikasi terhadap kecurigaan banyak pihak terkait dengan sistem dan mekanisme distribusi dana Otsus serta rincian penggunaannya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah melaksanakan penyerahan bantuan hibah kepada beberapa lembaga di Papua Barat pada Senin (31/5) lalu.

Pemprov Papua Barat menyampaikan bahwa dana hibah tersebut bersumber dari APBD senilai 375 Miliar sekaligus melaksanakan sosialisasi Permendagri Nomor 99 tahun 2019 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos.

Filep juga meminta Pemprov Papua untuk melakukan audit dana Otsus dan anggaran-anggaran lain yang bersumber dari dana Otsus. Hal itu menurutnya juga dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat dan mengikis ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah maupun dampak kebijakan Otsus di Tanah Papua.