Filep Berharap Pemprov Papua Barat Mendukung Audit Otsus Termasuk Dana Hibah

“Agar dalil korupsi itu tidak menjadi wacana yang menyasar ke Papua dan Papua Barat dan elite-elite di daerah, maka saya inginkan dan berharap gubernur dan para perangkat pimpinan di daerah untuk melakukan pembuktian khususnya mempublikasikan terhadap siapapun yang menerima dana otsus dan dana hibah,” kata dia.

Menurut Filep, hal ini sangat bermanfaat sehingga baik organisasi baik perorangan baik ke lembaga juga wajib mempertanggungjawabkan secara politik, secara hukum sehingga asumsi-asumsi bahwa dana otsus tidak bermanfaat dan tidak berhasil itu ada dasar yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat sebagai instrumen ketatanegaraan dalam konstitusi kita.

Filep juga menyoroti penyaluran dana infrastruktur yang bersumber dari dana Otsus untuk proyek juga harus dipublikasikan. Hal tersebut termasuk waktu pemberian mandat dan jumlah dana dan hal-hal terkait lainnya sehingga tidak ada satupun pihak yang menjadikan Otsus sebagai salah satu cara untuk mencari keuntungan sepihak.

Demikian juga berkaitan dengan kebijakan rekrutmen pegawai, ia mengatakan, hal itu sangat penting karena berkaitan dengan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) yang juga harus dipublikasikan.

Senator Papua Barat ini melihat bahwa salah satu kelemahan yang terjadi saat ini adalah berkaitan dengan distribusi dan pertanggungjawabannya.

Oleh sebab itu, dia berharap pemerintah daerah membentuk tim khusus dan mempublikasikan siapapun pihak yang secara pribadi maupun organisasi/kelembagaan menerima dana hibah yang bersumber dari dana Otsus.

Dia mengatakan akan meminta kepada kementerian keuangan, KPK dan Kemenko Polhukam, pemerintah pusat mendorong adanya perintah dari kementerian dan institusi negara agar pemerintah daerah membuka semua sumber dana Otsus yang dihibahkan kepada masyarakat, kepada organisasi maupun kepada kelembagaan.

“Saya pikir ini sangat penting sebagai referensi bagi kita wakil rakyat untuk juga turut memastikan bahwa kepentingan daerah kepentingan rakyat lebih jauh daripada segala-galanya,” ujar Filep.(jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: