Forum Ahli Waris Pulau Pari Anggap Laporan Ombudsman Keliru

jpnn.com, JAKARTA - Forum Ahli Waris Pulau Pari menyambangi Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/4). Kunjungan mereka untuk mempersoalkan Laporan Akhir Hasil Penyelidikan (LAHP) Ombudsman yang menyimpulkan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara melakukan malaadministrasi dalam menerbitkan sejumlah sertifikat tanah terhadap PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Raya Griyanusa.

Menurut Koordinator Forum Ahli Waris Pulau Pari Slamet Husnaeni, tanah seluas lima hektare itu sudah dijual kepada perusahaan tersebut. Karena itu, Slamet heran ketika Ombudsman mensinyalir bahwa penerbitan sertifikat tanah itu dianggap malaadministrasi.

"Kami dari ahli waris merasa keberatan kalau lahan kami yang sudah kami jual kepada salah satu PT, kini diaku oleh sebagian warga di Pulau Pari," kata Slamet di Kantor Ombudsman RI.

Slamet sudah menceritakan kronologis tanah tersebut kepada Ombudsman. Dulunya, kata dia, tanah itu sudah dijual karena kakek mereka berangkat haji.

Di samping itu, dengan adanya koreksi dari Ombudsman RI itu, kata Slamet, kondisi di Pulau Pari semakin memanas. Sebab, kata dia, kelompok yang mengklaim tanah itu milik mereka justru meneror para ahli waris di sana.

"Seperti ingin membakar rumah kami, meneror, bahkan mereka akan mengusir kami dari Pulau Pari karena mereka memiliki LAHP dari Ombudsman. Jadi mereka seakan sudah menang dan mereka yang merasa sudah menempati lahan 20 tahun adalah yang memiliki tanah, ini kan merupakan suatu hal yang keliru," tegas dia.

Puluhan sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang diterbitkan Kantor Pertanahan Jakarta Utara dianggap melanggar administrasi menurut Ombudsman RI.

Penerbitan sertifikat kepada PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Raya Griyanusa di Pulau Pari, Kepulauan Seribu diketahui setelah Ombudsman memeriksa dokumen, berita acara aktivitas dan sejumlah prosedur lainnya.