FPKS DPR Menyerahkan Bantuan untuk Korban Tsunami di Banten

jpnn.com, SERANG - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengunjungi korban tsunami di Desa Karangsura dan Bulakan Kecamatan Cinangka, Serang, Banten, Sabtu (29/12).

Kedatangan Jazuli selain menyerahkan bantuan untuk korban tsunami juga untuk memotivasi relawan PKS untuk penanggulangan korban bencana tsunami Banten.

"Kedatangan saya untuk menyerahkan bantuan yang diperlukan oleh para korban berupa bahan makanan, obat-obatan, pakaian, selimut, tenda dan lain sebagainya. Dana bantuan bersumber dari sumbangan Anggota Fraksi PKS DPR. Saya pribadi sesuai janji menyerahkan seluruh gaji DPR bulan Desember untuk membantu korban tsunami. Semoga berkah dan bermanfaat meringankan korban,” kata Jazuli.

Anggota DPR Dapil Banten ini juga mengapresiasi kepedulian dan kerja keras para relawan bencana khususnya dari kader-kader PKS yang sejak hari pertama sudah mendirikan posko informasi, turut serta dalam proses evakuasi serta aktif menerima dan menyalurkan bantuan untuk korban.

“Relawan bencana merupakan salah satu materi kaderisasi PKS sehingga setiap terjadi bencana dimana pun di wilayah Indonesia struktur dan kader PKS selalu tanggap dan siap sedia diterjunkan. Ini bentuk kepedulian dan khidmat kader-kader PKS kepada masyarakat dan hal ini sudah berlangsung lama dan telah menjadi tradisi di PKS,” tandas Jazuli.

Tidak hanya dari Banten, relawan PKS tercatat datang dari Jawa Barat, DKI Jakarta, bahkan dari Jawa Tengah yang dikirim ke Banten untuk membantu pemerintah dalam proses tanggap bencana hingga tahap rekonstruksi dan rehabilitasi.

“Kami selalu memastikan bahwa dalam bergerak, relawan PKS berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemda dalam hal ini Badan penanggulangan bencana. Hal ini agar bantuan baik dalam bentuk tenaga maupun barang bantuan dapat tersalurkan dengan baik, efektif dan efisien," katanya.

Anggota Komisi I DPR ini mengapresiasi langkah cepat pemda kabupaten maupun provinsi Banten yang telah menetapkan status "darurat bencana". Hal ini semata untuk memastikan totalitas penanganan bencana oleh seluruh instansi pemerintah dengan melibatkan seluruh elemen kebencanaan masyarakat.