Fraksi PKS Mengajukan Minderheids Nota Laporan Pertanggungjawaban APBN 2020 

Ketiga,  FPKS berpendapat adanya pengendalian intern yang lemah dalam pengelolaan pembiayaan investasi pemerintah. “Lebih rendahnya realisasi dinilai bukan sebuah prestasi, justru sebaliknya,” ujar dia. 

Keempat, FPKS berpendapat realisasi defisit anggaran sebesar Rp 947,70 triliun atau 91,19 persen dari estimasi APBN Rp 1.039,21 triliun. “Lebih rendahnya realisasi dinilai bukan sebuah prestasi, justru sebaliknya,” paparnya. 

Kelima, FPKS berpendapat pemerintah harus melakukan perbaikan dalam proses perencanaan dan realisasi program. 

Pada 2020, tercatat adanya SiLPA Rp 245,59 triliun atau mencapai 9,46 persen dari total realisasi anggaran belanja.

Keenam, FPKS mendorong pemerintah melaksanakan rekomendasi BPK guna memperkuat realisasi pendapatan negara.  

“Fraksi PKS menilai realisasi pendapatan negara masih perlu dioptimalkan, walaupun di tengah pandemi yang terjadi,” paparnya.

Ketujuh, FPKS mendorong pemerintah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang menunjukkan adanya beberapa pelaporan transaksi pajak yang belum lengkap menyajikan hak negara minimal Rp 21,57 triliun dan USD 8,26 juta. “Tahun 2019 mencapai 9,76 persen, dan tahun 2020 hanya mencapai 8,30 persen,” jelasnya.

Ecky mengatakan FPKS berpendapat resesi ekonomi  2020 telah menyebabkan indikator-indikator sosial memburuk. “Rakyat yang rentan miskin dan hampir miskin yang makin menunjukan peningkatan,” kata dia.