Fraksi PKS Soroti Buruknya Kinerja Pj Gubernur DKI sepanjang 2023

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD DKI Jakarta memberikan catatan akhir tahun evaluasi kinerja PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tahun 2023.

Ketua FPKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani menilai kebijakan PJ Gubernur justru menyebabkan anjloknya kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kebijakan PJ Gubernur membuat posko pengaduan di Balaikota setiap pagi, dirasakan kurang efektif karena hanya menjangkau sebagian kecil saja. Dan secara tidak langsung mereduksi peran kanal pengaduan online melalui aplikasi JAKI," ujar Yani dalam keterangan tertulis, Minggu (31/12).

FPKS DPRD DKI juga menyayangkan dihapuskannya anggaran pembangunan jalur sepeda.

"Hal ini tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dan komunitas pesepeda, serta tidak mendukung upaya meningkatkan kualitas udara di Jakarta," katanya.

Pengurangan subsidi dalam bentuk Public Service Obligation (PSO), untuk PT Transjakarta, dianggap menunjukkan kurang berpihaknya Pj Gubernur pada transportasi publik, yang juga berperan dalam mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi udara.

Fraksi PKS mengingatkan bahwa pengurangan subsidi ini berpotensi mengurangi layanan bus Transjakarta.

"Mengorbankan PSO untuk Transjakarta untuk mengurangi defisit APBD, adalah hal yang kurang tepat. Masih banyak pos lain yang bisa dilakukan efisiensi, daripada mengorbankan layanan transportasi publik yang banyak digunakan masyarakat untuk aktivitas produktif nya," ucapnya.