G7 Berjanji untuk Bikin Ekonomi Rusia Tambah Sulit

G7 juga akan tetap berkomitmen pada "langkah-langkah sanksi terkoordinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya" dalam menanggapi perang Rusia dan akan "mempertahankan dan mengintensifkan" tekanan ekonomi terhadap Moskow serta mereka yang menghindari tindakan hukuman, menurut pernyataan bersama itu.

"Kami bertekad bahwa Rusia pada akhirnya harus membayar pemulihan infrastruktur penting yang rusak atau hancur akibat perang brutalnya," kata pernyataan G7 itu.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengecam keras serangan Rusia terhadap infrastruktur energi sebagai tindakan yang "tidak dapat dibenarkan", menurut Kementerian Luar Negeri Jepang.

Menjelang KTT G7 tahun depan yang akan diadakan di bawah kepresidenan Jepang, para pemimpin negara G7 mengatakan dalam pernyataan mereka bahwa mereka akan tetap bersatu dan berkomitmen untuk upaya menuju masa depan yang damai dan sejahtera bagi semua.

Kishida mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa peran G7 telah menjadi "lebih kuat dari sebelumnya" dan Jepang, sebagai ketua berikutnya, akan mencari keselarasan diantara anggota kelompok itu untuk membantu Ukraina pulih dari perang.

G7 terdiri dari Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang dan Amerika Serikat, ditambah Uni Eropa.

Sejak invasi Rusia dimulai pada Februari 2022, G7 telah meluncurkan serangkaian sanksi untuk meminta pertanggungjawaban Moskow atas perang tersebut, termasuk pembekuan aset dan pemutusan Rusia dari sistem pembayaran utama internasional.

Pada awal Desember, batas harga minyak mentah Rusia yang disetujui oleh G7 dan Australia akan diberlakukan dalam upaya terbaru untuk memeras sumber pendapatan utama Moskow untuk perangnya.