Gagas Percepatan Bayar Utang Luar Negeri, Mendagri Dikritisi

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melontarkan ide tentang upaya menutup utang luar negeri melalui penghematan di instansi pemerintahan selama lima tahun ke depan. Menurutnya, dengan penghematan intensif maka bisa menutup utang luar negeri Rp 1000 triliun dalam lima tahun ke depan.

Mengacu gagasan Tjahjo, pengeluaran di internal pemerintah untuk rapat di luar kantor, perjalanan dinas, tunjangan untuk menteri ataupun kepala daerah bisa ditekan. Hasil penghematan itulah yang akan digunakan untuk mencicil utang luar negeri.

Namun, ide yang dilontarkan Tjahjo itu mendapat kritikan. Adalah anggota Komisi IX DPR, M Misbakhun yang menyebut pernyataan Tjahjo itu menunjukkan masih belum padunya koordinasi di antara para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Kerja. Alasan Misbakhun, pembayaran utang luar negeri merupakan domain menteri keuangan.

“Presiden Jokowi harus meningkatkan koordinasi anggota kabinetnya dalam memberikan pernyataan di ruang publik, sehingga tidak menimbulkan kesan adanya koordinasi yang lemah antar-anggota kabinet kerja. Bagaimana bisa persoalan membayar utang yang menjadi wilayah bidang tugas menteri keuangan, tapi dilontarkan oleh menteri dalam negeri?” ujar Misbakhun melalui pesan BlackBerry Messenger, Sabtu (15/11).

Lebih lanjut Misbakhun menilai pernyataan Tjahjo soal cara pembayaran utang luar negeri itu seolah hendak  menyederhanakan persoalan. Tak hanya itu, salah satu inisiator kasus Bank Century itu menganggap pernyataan Tjahjo menunjukkan pemahaman yang rendah atas persoalan utang negara yang kompleks. “Ini just as a friend (sebagai teman, red), saya mengingatkan. Semoga ada koordinasi yang lebih naik,” ucapnya.

Misbakhun menjelaskan,  utang negara lahir berasal dari permasalahan yang fundamental, yaitu persoalan defisit APBN yang selama pemerintahan Presiden Susilo bambang Yudhoyono (SBY) selalu terjadi dan ditutup dengan utang. Di sisi lain, lanjut Misbakhun, penerimaan dari sektor pajak tidak pernah tercapai sehingga untuk menutupi defisit APBN maka pemerintahan Presiden SBY menerbitkan surat utang oleh pemerintah.

Misbakhun mengakui, jika Presiden Jokowi tidak segera menyelesaikan akar masalah gali lubang tutup lubang itu maka persoalan utang negara tidak akan selesai. Namun, kata politikus Golkar itu, persoalan penghematan tidak identik dengan membayar utang.

“Penghematan pengeluaran pemerintah tidak serta -merta langsung bisa dialihkan menjadi pembayaran utang. Karena alokasi pembayaran hutang juga sudah ada posnya tersendiri dalam struktur APBN kita,” katanya.