Gakoptindo Usul Tata Niaga Kedelai Harus Ditangani Pemerintah, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin memberikan saran kepada pemerintah tentang kondisi kedelai di Indonesia.

Saran tersebut dia ungkapkan pada saat penyelenggaraan rapat FGD Penyediaan Kedelai pada Minggu (27/2) di Jakarta.

Gakoptindo mengusulkan agar tata niaga ditangani oleh pemerintah dan tidak diserahkan kepada mekanisme pasar.

“Karena kedelai ini masuk dalam golongan pangan strategis, harusnya pemerintah bisa mengubah kebijakan importasi dari Non Lartas menjadi Lartas, supaya bisa melindungi petani lokal," kata dia.

Dia mengaku akan terus mendukung pemerintah dalam hal negosisasi pembatasan jumlah impor kedelai GMO/Transgenik.

Selain itu, Aip menjelaskan lokasi terbesar industri tahu tempe.

Dia mengatakan industri terbesar tahu tempe berlokasi di Jakarta Barat yang menempati areal seluas 12,5 hektar dan diisi sekitar 1.400 pengrajin.

Adapun kebutuhan kedelai per hari 100 ton, sehingga rata-rata per bulan mencapai 3.000 ton.