Gamawan: Larangan Bantuan Madrasah Dipolitisasi

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menilai beredarnya Surat edaran (SE) Mendagri palsu yang menyebutkan adanya larangan bantuan APBD untuk sekolah-sekolah madrasah yang dipertanyakan sejumlah kepala daerah dipolitisir oleh pihak yang tak bertanggungjawab.

"Dilebarkan-lebarkanlah Permendagri ini, seolah-olah Mendagri menyatakan tidak boleh memberikan anggaran. Ada politisasi di sini," katanya di Jakarta, Jumat (4/1).

Menurut mantan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) ini, masalah larangan bantuan buat pendidikan Islam sengaja dibawa ke ranah politis. Berita-berita yang tidak jelas dan simpang siur bahkan sampai ulama yang memprotes, sebenarnya dia tidak membaca isi dari SE Mendagri tyang sebenarnya.

“Bisa jadi ada kepala daerah yang tidak mau membantu, tetapi yang disalahkan Mendagri,” kata Gamawan.