Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Gerbang Tani Desak Pemerintah Pertimbangkan Rencana Kenaikan Cukai Rokok

Minggu, 13 September 2020 – 23:42 WIB
Gerbang Tani Desak Pemerintah Pertimbangkan Rencana Kenaikan Cukai Rokok - JPNN.COM
Sekjen Gerbang Tani Billy Aries dalam acara Ngobrol Bareng Petani Tembakau bertajuk Dampak Regulasi Cukai Terhadap Penyerapan Panen Tembakau di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (13/9). Foto: Gerbang Tani

jpnn.com, TEMANGGUNG - Pemerintah diminta fokus pada kebijakan yang kondusif bagi petani tembakau dan industri hasil tembakau (IHT).

Sekjen Gerbang Tani Billy Aries mengatakan langkah menaikkan cukai secara serampangan akan mengakibatkan kehancuran bagi petani tembakau. Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan ulang rencana kenaikan cukai rokok.

Menurutnya, saat ini kondisi petani tembakau di Indonesia mengalami tiga tantangan utama. Yakni, menurunnya pendapatan, risiko iklim yang tidak bisa dihindari, dan kurangnya teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas.

"Kurangnya teknologi modern pada perkebunan tembakau yang biasanya berukuran kurang dari 2 hektare, berdampak pada sangat rendahnya level produktivitas di Indonesia," ujar Billy dalam acara Ngobrol Bareng Petani Tembakau bertajuk Dampak Regulasi Cukai Terhadap Penyerapan Panen Tembakau di Omah Kebun, Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (13/9/2020).

Billy mengatakan, petani tembakau membutuhkan dukungan teknis. Kemampuan dan teknologi yang mereka gunakan akan memberdayakan para petani untuk menanam tembakau yang dapat digunakan sebagai sumber energi yang dapat diperbaharui atau untuk mengekstraksi nikotin untuk produk rokok elektrik, alih-alih untuk rokok konvensional.

"Kenaikan cukai berdampak langsung ke petani tembakau. Faktor pemulihan ekonomi akibat Covid-19 perlu menjadi dasar kebijakan cukai. Pemerintah jangan membuat kebijakan cukai yang makin memperparah situasi industri," tuturnya.

Billy mengatakan, diperlukan adanya roadmap IHT dan sebelum rampung, pemerintah jangan mengeluarkan kebijakan baru.

"Pembuatan Roadmap IHT juga harus melibatkan semua pemangku kepentingan," katanya.

Pemerintah diminta fokus pada kebijakan yang kondusif bagi petani tembakau dan industri hasil tembakau (IHT).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News