JPNN.com 
GMKI Heran Data Pribadi di Aplikasi PeduliLindungi Bisa Bocor
jpnn.com, JAKARTA - Kebocoran data pribadi kembali terjadi di Indonesia. Kali ini diduga berasal dari data aplikasi Elektronic Health Alert Card (e-HAC) dan aplikasi PeduliLindungi yang dirancang oleh beberapa kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dengan tujuan untuk mengontrol laju pandemi Covid-19.
Menurut perkiraan, ada sekitar 1,3 juta data pengguna aplikasi e-HAC yang bocor.
Adapun beberapa data yang bocor yakni nama, alamat rumah, nomor ID, dan rumah sakit tempat melakukan tes Covid-19. Yang paling menghebohkan adalah data vaksin Presiden Joko Widodo termasuk dalam data yang bocor ke publik.
"Ketua Tim Pelaksana KPCPEN Erick Thohir yang juga merupakan Menteri BUMN dan Menteri Kesehatan paling bertanggung jawab atas kebocoran data ini. Sayangnya sampai saat ini tidak ada ucapan maaf dari kedua menteri ini," kata Sekretaris Umum Pengurus Pusat GMKI Michael Anggi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (7/9).
GMKI menyampaikan bahwa kebocoran data e-HAC dan PeduliLindungi ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
"Selama berbulan-bulan penanganan Covid-19, Presiden Jokowi dan jajarannya telah berupaya keras membangun kepercayaan rakyat terhadap kebijakan Pemerintah. Berdasarkan data, terlihat ada peningkatan penggunaan vaksin dan menurunnya kasus Covid-19 di berbagai daerah. Jangan sampai karena kebocoran data ini, semua upaya pemerintah menjadi sia-sia," ujar Anggi.
Menurut Michael Anggi, persoalan keamanan dan kerahasiaan data pribadi adalah hal yang krusial dan sensitif. Kebocoran data dapat membahayakan privasi masyarakat.
"Data vaksin Presiden Jokowi saja bisa bocor, apalagi data pribadi masyarakat Indonesia, ini sangat menghawatirkan. Seharusnya Erick Thohir dan Budi Gunadi Sadikin berjiwa besar dengan meminta maaf kepada Presiden dan publik, bukan justru bersembunyi dan melemparkan tanggung jawab kepada kementerian lain,” lanjut Anggi.
