GMPG Sebut Iklan Airlangga Berbiaya Jumbo tetapi Elektabilitas Stabil Nol Koma

Sirajuddin berpandangan demikian menyusul adanya beberapa kader yang juga kepala daerah terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak awal 2022. Mereka adalah Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin, dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

"Selama tahun 2021, sebanyak empat kader Golkar ditetapkan tersangka oleh KPK, yaitu mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin; Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin; Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, dan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra," imbuh dia.

Dia mengatakan instruksi pemasangan billboard dan videotron Airlangga juga memberatkan dan merugikan kader. Apalagi, perintah tersebut turun saat pandemi Covid-19 yang meluluhlantakkan perekonomian nasional dan menelan biaya tinggi.

Baginya, dana iklan politik itu lebih bermanfaat apabila digunakan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Disimulasikannya dengan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dengan plafon sebesar Rp 10 juta, maka bakal membantu 24.315 UMKM.

"Atau jika total anggaran tersebut disalurkan untuk Kartu Prakerja, maka sebanyak 101.313 orang akan merasakan manfaatnya," ucapnya.

“Hal ini jauh lebih berguna dari pada dihamburkan atau dibuang percuma untuk pemasangan billboard/videotron yang sudah nyata-nyata tidak berdampak apa-apa bagi peningkatan elektabilitas partai dan pencalonan Airlangga sebagai presiden," ujar Sirajuddin.

Sirajuddin mengestimasi total anggaran yang telah dirogoh seluruh komponen Partai Golkar yang ditugaskan untuk memasang foto Airlangga di billboard/videotron pada periode Juli-Desember 2021 adalah: 

1. Sebanyak 85 anggota Fraksi Partai Golkar DPR Rp 20,4 miliar