Golkar Dinilai Budayakan Rakus Jabatan

jpnn.com - JAKARTA-Partai Golkar dinilai mendidik kadernya untuk punya karakter rakus jabatan. Hal itu terlihat dari banyaknya elite yang punya jabatan ganda alias rangkap jabatan di dalam susunan kepengurusan. 

"Bila kondisi Partai Golkar membiarkan kadernya saling merangkap jabatan berarti memang mereka dididik untuk rakus jabatan," ungkap Amin Nurdin, pengamat politik dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah kepada wartawan saat dihubungi, Senin (13/6).

Rangkap jabatan yang paling mencolok adalah Nurdin Halid yang selain menjabat ketua harian DPP Partai Golkar juga merangkap sebagai ketua mahkamah partai. Selain itu ada Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia I Nusron Wahid yang punya jabatan di pemerintahan sebagai kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Menurut Amin, untuk jadi pengurus dengan satu jabatan butuh konsentrasi tingkat tinggi dan energi yang tidak main-main. Terlebih, kepengurusan Golkar kali ini waktunya hanya tiga tahun. "Para kader yang duduk di kepengurusan harus serius dipikirkan menang Pilkada 2017, pileg dan Pilpres 2019," tukasnya.

Yang paling disoroti, sambung Amin, adalah Nusron Wahid. Ketua BNP2TKI itu tetep keukeuh untuk terus merangkap jabatan. Padahal, pekerjaan Nusron di BNP2TKI yang menurut banyak pihak masih amburadul dan banyak masalah. Belum ada langkah maju yang dilakukan Nusron memimpin lembaga yang melayani pahlawan penghasil devisa negara tersebut.

"BNP2TKI juga nggak gampang, apalagi banyak TKI yang mau dihukum mati. Jadi nggak bisa pikiran terbelah, pasti sulit. Apakah memang nggak ada lagi kader partai yang bisa mengurus Partai Golkar?" tambahnya.

Lantas apa kata Nusron Wahid? Dia  justru mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mempermasalahkan dirinya rangkap jabatan. "Yang jelas saya sudah menghadap ke Bapak Presiden dan tidak dipersoalkan," pungkasnya di kantor DPP Partai Golkar, Senin (13/6).

Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid? mengaku, dirinya juga ditunjuk sebagai Ketua MPG itu benar sekali.  "Iya, mahkamah partai itu dari pengurus DPP. Boleh pengurus DPP dari bagian hukum," kata Nurdin di lokasi yang sama, Senin (1/6).