GovTech Merdeka

Misalnya, soal pencemaran nama baik. Padahal, di polda dan mabes itu pejabatnya berpangkat tinggi semua. Bagaimana harus menangani perkara begitu sepele.

Anda pun sudah tahu: mengapa pengaduan seringan pencemaran nama baik langsung ke level polda atau mabes. Ini soal koneksi.

Saya pun membayangkan: kalau sistem GovTech sudah berlaku tunggal, kelak, mungkin pengaduan langsung ke polres, polrestabes, polda, dan mabes akan hilang.

Alamat pengaduan tinggal satu: polisi. Polisi level apa yang menanganinya ditentukan oleh sistem.

Salah satu yang juga sulit adalah: bagaimana agar perkara yang semestinya perdata diadukan secara pidana.

Tentu boleh saja seseorang mengadukan perkara yang seharusnya perdata ke sisi pidananya.

Polisi akan menentukan perkara tersebut pidana atau perdata. Kalau pidana polisi akan langsung menangani. Apabila perdata, polisi menolak turun tangan –dan mengumumkannya di aplikasi GovTech.

Kalau MenPAN-RB di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bisa menyelesaikan itu, rasanya sejarah baru telah dibuat.