Gubenur Harus Terapkan SPM

Rabu, 23 Juni 2010 – 16:32 WIB

Dalam penerapan kaidah good governance, Ferrial mengakui ada beberapa hal yang telah dilaksanakan, seperti penerapan e-procurement dalam sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah DKI Jakarta, Sistem Informasi Adminstrasi Kependudukan (SIAK) yang berguna untuk mengendalikan data kependudukan, dan Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) yang mengelola pajak kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sistem drivethru bagi sepeda motor. "Namun, dalam penerapan kaidah good governance ini, perlu ada pembinaan dan peningkatan pengawasan terhadap personil di lapangan," cetusnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan kerjasama dengan daerah lain di sekitarnya, untuk mengatasi tantangan serta permasalahan yang dihadapinya. ’’Kerjasama ini m enjadi sangat penting sebagai pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik,’’ ujar Gamawan Fauzi.

Pemerintah Provinsi DKI, lanjutnya, perlu mengembangkan berbagai kebijakan agar mampu berinisiatif mengelola potensi yang ada di Ibu Kota. Pengelolaan potensi ini dapat dikembangkan melalui kerjasama antar daerah maupun melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Menurut Gamawan Fauzi, dalam penanganan masalah perkotaan maupun penataan dan pembangunan kota, tentunya kerjasama dari 3 elemen, yaitu para pengambil keputusan dalam hal ini pemerintah daerah, para pengguna fasilitas kota yakni masyarakat, dan pemilik modal dalam hal ini investor sangat diperlukan. (pes)