Gubernur Harus Bereskan Mutasi PNS Antarkabupaten/Kota Akhir 2012

Rabu, 14 September 2011 – 03:36 WIB

"Komisi yang tidak menjadi kewenangan daerah, seyogyanya tidak membebani daerah," ujar Gamawan. Jika uang APBD untuk komisi semacam itu dianggap hibah, juga dilarang karena hibah tidak boleh diberikan terus-menerus. (sam/jpnn)

JAKARTA -- Dalam rangka penataan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) para gubernur diberi tugas melakukan mutasi-mutasi PNS antarkabupaten/kota yang ada

• First «
• Prev
• 1
• 2
• 3

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News