Gubernur Harus Bereskan Mutasi PNS Antarkabupaten/Kota Akhir 2012
Rabu, 14 September 2011 – 03:36 WIB
"Komisi yang tidak menjadi kewenangan daerah, seyogyanya tidak membebani daerah," ujar Gamawan. Jika uang APBD untuk komisi semacam itu dianggap hibah, juga dilarang karena hibah tidak boleh diberikan terus-menerus. (sam/jpnn)
JAKARTA -- Dalam rangka penataan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) para gubernur diberi tugas melakukan mutasi-mutasi PNS antarkabupaten/kota yang ada