Gubernur Jangan Dipilih Rakyat

Dari Seminar Nasional Otonomi Daerah

Kamis, 28 Mei 2009 – 09:18 WIB

Gubernur Jangan Dipilih Rakyat - JPNN.COM

MALAM ANUGERAH- Mendagri Mardiyanto, Bupati Lamongan Masfuk, Wakil Walikota Surabaya Arif Afandi (kedua dari kanan) dan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso (kiri) pada penganugerahan penghargaan Otonomi Awards di The Empire Palace, Rabu (27/5) malam. Foto: Frizal/Jawa Pos

SURABAYA - Banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu segera diperbaiki. Salah satunya mengepras tingkatan birokrasi administrasi yang dianggap terlalu panjang. Selain itu, keberanian kepala daerah berinovasi juga menjadi salah satu kuncinya.

Topik tersebut dibahas dalam seminar nasional bertajuk Menata Kembali Desentralisasi: Apa Agenda Berikutnya" di The Empire Palace Surabaya Rabu (27/5) malam. Seminar itu menghadirkan pembicara Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi, dan Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Askolani.

Dari dialog tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan desentralisasi perlu ditata kembali. Salah satunya menentukan arah baru hubungan pusat dengan daerah untuk meningkatkan kinerja pemda.

Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi lebih banyak menyoroti masalah tidak efektifnya keberadaan gubernur. Menurut dia, jika ada daerah yang berhasil, bukan karena provinsi yang berperan besar. Sebab, ada kewenangan bupati dan wali kota yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dia menegaskan, peran provinsi terlalu kecil. Semua perizinan ada di kabupaten/kota kecuali yang lintas wilayah. Karena itulah, peran provinsi selama ini hanya mengoordinasikan. Padahal, menemukan sosok gubernur mengeluarkan biaya yang tidak kecil.