Gubernur Kembalikan Qanun ke DPRA

Surat kedua Nomor 188.342/21856 tanggal 6 Juli 2011 ditujukan ke Mendagri perihal laporan perkembangan rancangan qanun Pemilukada, yang intinya menjelaskan bahwa qanun belum bisa ditandatangani karena tidak ada kesepakatan bersama.

Fantastisnya, orang nomor satu di Aceh menandatangani surat penolakan qanun baru Pemilukada di atas mobil di lapangan KP 3 Lhokseumawe, setelah mendarat dengan helikopter dari Blang Kejeren, Gayo Lues, Rabu (6/7).

“Jadi terkait tetap pada komitmen sebelum untuk mengharamkan qanun itu sampai ke meja saya. Karena belum mendapatkan kesepakatan dari eksekutif dan baru sepihak dari legislatif, untuk menjadi sebuah qanun harus ada persetujuan dari kedua belah pihak tentang subtansinya,”kata Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.