Gunakan Perpres, Pembatalan Perda Makin Birokratis
Senin, 02 Agustus 2010 – 22:22 WIB
JAKARTA – Wacana tentang perlunya pembatalan Peraturan Daerah (Perda) bermasalah cukup oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), terus menggelinding. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Andrinof Chaniago, menilai saat ini pembatalan Perda bermasalah menjadi birokratis karena sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (PDRB), kewenangannya ada di Presiden. “Mestinya ada pendelegasian sebagai bentuk penegakan prinsip efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Andrinof yang dihubungi di Jakarta, Senin (2/8).
Andrinof pun menyuguhkan contoh konkrit. Selama ini, sebutnya, untuk menerbitkan Paraturan Pemerintah (PP) ataupun Peraturan Presiden (Perpres) saja dibutuhkan waktu lama. Sementara kini, katanya, Perda bermasalah yang diusulkan untuk dibatalkan berjumlah ribuan.
"Kalau sampai ribuan harus lewat Perpres, tentu tidak akan efektif dan memboroskan waktu. Saya kira pendelegasian kewenangan (pembatalan) ke Mendagri bisa jadi solusi. Itu realistis," tandasnya.
JAKARTA – Wacana tentang perlunya pembatalan Peraturan Daerah (Perda) bermasalah cukup oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), terus menggelinding.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA LAINNYA
- Hukum
Perusahaan Sawit PT SWA Tuntut Kepastian Hukum Demi Kenyamanan Iklim Investasi di RI
Rabu, 15 Mei 2024 – 10:52 WIB - Humaniora
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumbar Bertambah Menjadi 50 Orang
Rabu, 15 Mei 2024 – 10:00 WIB - Humaniora
Tinjau Progres Pembangunan BIH, Erick Thohir: Indonesia Siap Bersaing
Rabu, 15 Mei 2024 – 09:53 WIB - Humaniora
Prabowo Berencana Tambah Jumlah Kementerian dan Lembaga, Politikus Nasdem Merespons
Rabu, 15 Mei 2024 – 09:32 WIB
BERITA TERPOPULER
- Humaniora
Pendaftaran PPPK 2024: Kabar Baik untuk Honorer Tendik, Semoga Dikabulkan
Rabu, 15 Mei 2024 – 08:08 WIB - Humaniora
Pernyataan Terbaru Dirjen GTK soal PPPK 2024 & Guru Honorer, Penting
Rabu, 15 Mei 2024 – 07:07 WIB - NTT
PPPK yang Sudah Resmi Bekerja tidak Berhak Mengajukan Usulan Mutasi
Rabu, 15 Mei 2024 – 07:01 WIB - Sport
Penalti David da Silva Penuh Kontroversi, Salah Baca VAR, Teco: Silakan Menilai Sendiri
Rabu, 15 Mei 2024 – 08:36 WIB - Dahlan Iskan
Lia James
Rabu, 15 Mei 2024 – 07:07 WIB