Gus Halim Minta Pejabat Kemendes PDTT Tak Hanya Sibuk di Kantor

“Kemajuan desa-desa di Indonesia sangat tergantung dengan pilihan kebijakan yang kita ambil. Oleh karena itu kebijakan yang harus sebisa mungkin berdasarkan evindent base fakta lapangan,” katanya.

Gus Halim menegaskan jika para aparatur negara baik PNS maupun PPPK di lingkungan Kemendesa PDTT lapangan kerjanya ada di desa. Jadi tidak tepat jika mereka hanya sibuk di kantor berpendingin udara.

“Pesannya simpel saja bahwa aparatur negara maupun yang non-PNS di Kemendes PDTT itu kerjanya di Desa bukan di kantoran, di depan kita inilah lahan pekerjaan kita,” imbuh Gus Halim.

Sebenarnya, lanjut Gus Halim, sejak awal sudah berencana semua prosesi pelantikan pejabat tidak akan digelar di kantor tapi di desa, hanya saja karena faktor pandemi COVID-19 akhir terpaksa ditunda dan baru bisa dilaksanakan hari ini.

“Ke depan kita usahan sebisa mungkin tradisi ini terus dilakukan sehingga desa menjadi fokus utama dalam pemikiran dan Tindakan kita,” katanya.

Dalam acara yang dihadiri para kepala desa di lingkungan Kabupaten Lebak tersebut Gus Halim juga menyampaikan jika skema baru prioritas penggunaan dana desa. Jika di tahun sebelumnya dana desa harus diprioritaskan untuk bantuan langsung tunai (BLT), tahun depan kebijakan tersebut diubah.

“Mulai tahun depan alokasi untuk BLT Dana Desa maksimal 25 persen tidak lagi 40 persen,” katanya.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini menegaskan kebijakan BLT dari Dana Desa bisa ditiadakan. Asalkan di masing-masing desa sudah tidak ada lagi warga miskin yang membutuhkan BLT.