Hak Konstitusional Firli Bahuri Harus Dihormati

“Dalam Piagam Hak Asasi Manusia dan UUD 1945, setiap orang dijamin untuk mendapat perlakuan hukum yang adil dan proporsional. Hak konstitusional Firli Bahuri sebagai warga negara harus dihormati, termasuk hak untuk mendapatkan kejelasan hukum,” tegasnya.

"Harus murni soal hukum, bukan soal lain sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Tidak bisa seseorang disandra statusnya oleh sebab kekuarangan alat bukti," pungkasnya.

Senada dengan Sirrra, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Prof Romli Atmasasmita mengatakan untuk menetapkan tersangka harus ada minimal dua alat bukti permulaan yang cukup. Alat bukti permulaan yang cukup artinya harus sesuai dengan standar-standar operasional hukum acara.

"Jadi bukti yang dikumpulkan Polda itu selama ini tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur Hukum acara bukti permulaan cukup, jadi berarti belum cukup. Saksi ada tetapi dia tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengalami. Saksi-saksinya hanya katanya, 'saya dengar dari si anu, saya dengar dari si anu', katanya lah-katanya lah. Ini namanya testimonium de auditu saksi yang hanya katanya-katanya, ini enggak boleh," tambah Prof Romli. (tan/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!